'Aisyiyah Kaltara Bahas Perlindungan Pekerja Migran dengan Wamen P2MI, Soroti Risiko Jalur Perbatasan
Jakarta, 15 September 2025 — Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Utara, Mardiana, bertemu dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, di Kantor P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Dalam diskusi tersebut, Mardiana menegaskan bahwa Kaltara sebagai wilayah 3T sekaligus gerbang keluar-masuk PMI menuju Malaysia menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi. Mulai dari penempatan nonprosedural hingga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Data 2024–2025 menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Februari 2025, sebanyak 225 PMI deportasi dari Malaysia dipulangkan melalui Nunukan, dengan 84 orang berasal dari Kaltara. Tahun 2024, BP3MI mencatat 104 PMI bermasalah dipulangkan, sementara Polda Kaltara mengungkap 49 kasus TPPO dengan 311 korban.
“Banyak perempuan PMI menghadapi masalah ganda, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga. Ini sebabnya Aisyiyah menekankan pentingnya perlindungan berbasis keluarga, termasuk literasi keuangan, kesehatan, dan pola asuh jarak jauh,” ujar Mardiana.
Wamen P2MI, Dzulfikar, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, organisasi perempuan memiliki peran penting dalam edukasi dan pendampingan keluarga PMI.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan Aisyiyah dan pemuda di daerah perbatasan sangat strategis,” kata Dzulfikar.
Dalam pertemuan itu, juga dibahas sinergi antara Aisyiyah dan Pemuda ICMI Kaltara untuk memperkuat edukasi migrasi, pelatihan vokasi, serta pendampingan hukum.
Dzulfikar menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan lapangan ke Kalimantan Utara pada Oktober 2025 guna mematangkan kerja sama ini.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun perlindungan PMI yang lebih komprehensif, terutama di wilayah perbatasan dan 3T. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan model perlindungan PMI yang humanis dan berorientasi pada keluarga.
