Dorong Perlindungan Berbasis Keluarga, Aisyiyah Kaltara Gagas Program Edukasi untuk PMI dan Keluarganya
Jakarta — Upaya memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Kalimantan Utara memasuki tahap baru. Ketua Aisyiyah Kaltara, Mardiana, melakukan pertemuan resmi dengan Wamen P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, di Jakarta, membahas strategi perlindungan PMI khususnya bagi perempuan dan keluarga di desa-desa perbatasan.
Kaltara menjadi salah satu jalur mobilitas PMI terbesar menuju Malaysia. Letaknya sebagai provinsi perbatasan membuat masyarakatnya sangat rentan terhadap perekrutan ilegal dan TPPO. Situasi tersebut semakin terlihat dari angka deportasi PMI asal Malaysia dan pengungkapan kasus TPPO sepanjang 2024–2025.
Mardiana menjelaskan bahwa Aisyiyah Kaltara berkomitmen menyasar keluarga PMI di desa-desa perbatasan melalui edukasi literasi keuangan, kesehatan perempuan, hingga pola asuh jarak jauh.
“Perempuan PMI sering membawa beban ganda. Karena itu, edukasi keluarga harus menjadi fondasi utama dalam melindungi mereka,” jelasnya.
Wamen P2MI, Dzulfikar, menilai langkah tersebut sangat tepat. Ia menyampaikan, pemerintah membutuhkan mitra masyarakat sipil untuk memperluas edukasi migrasi yang aman dan legal.
Selain itu, pertemuan ini menyoroti kontribusi Pemuda ICMI Kaltara, yang mendorong pelatihan vokasi, konsultasi hukum, serta pendampingan migrasi aman bagi generasi muda.
Dzulfikar memastikan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Oktober 2025 untuk memperkuat kerja sama ini.
Dengan mendorong model perlindungan berbasis keluarga dan komunitas, inisiatif Aisyiyah Kaltara diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah perbatasan lainnya dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus menekan praktik migrasi ilegal.
